Pak Harto dan Karier Militer yang Moncer Setelah Diterpa Isu Korupsi

Pak Harto dan Karier Militer yang Moncer Setelah Diterpa Isu KorupsiSoeharto di sela rapat para panglima seluruh Indonesia di Jakarta, 1957 (Foto: Sudrajat/detikcom, repro dari buku Pak Harto untuk Indonesia)
Jakarta – Soeharto mengaku pernah frustrasi karena karier militer di awal kemerdekaan terbilang mentok. Tapi, ketika kemudian berhasil menggapai jabatan panglima dengan pangkat kolonel, dia diterpa isu tak sedap: kasus korupsi.

“Pada 1959 Soeharto pernah dicopot sebagai Panglima Diponegoro dan dipindahkan ke Bandung untuk belajar di Seskoad,” kata sejarawan Peter Kasenda kepada detikcom, Kamis (8/6/2017).

Turut dicopot dari Diponegoro, ketiga anak buahnya, yakni Yoga Sugama, Ali Moertopo, dan Sudjono Humardani. Menurut Peter, Sudjono merupakan staf Soeharto bidang ekonomi yang mengusulkan dibuatnya ‘Yayasan 4 Teritorium’ yang membantu para prajurit dan ‘Yayasan Pembangunan 4 Teritorium’ untuk membantu masyarakat umum.

Selain itu, Ibu Tien sebagai istri panglima aktif membantu para istri prajurit dengan memberikan berbagai keterampilan. “Ide bisnis itu sebetulnya bagus, cuma pelaksanaan di lapangan terjadi penyimpangan,” kata Peter.

Hukuman Soeharto dengan disekolahkan ke Seskoad Bandung, lanjut Peter, tak lepas dari campur tangan Jenderal Gatot Subroto. Tanpa perlindungan dari Gatot, niscaya Soeharto akan mendapat hukuman lebih berat dari Jenderal AH Nasution, yang dikenal sangat keras terhadap praktik korupsi.

Kenapa Gatot melindungi Soeharto? Menurut Peter, karena sang jenderal punya anak angkat bernama Bob Hasan, yang banyak melakukan bisnis di lingkungan Kodam Diponegoro. Selama ini, informasi yang banyak beredar Soeharto cuma menjalin bisnis dengan Liem Sioe Liong alias Sudono Salim.

“Padahal juga dengan Bob Hasan,” ujar penulis buku ‘Soeharto, Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun’ itu.

Pendapat berbeda disampaikan Probosutedjo, adik tiri Soeharto. Menurut dia, tuduhan bahwa sang kakak melakukan korupsi sebetulnya tidak benar. Tuduhan itu dilontarkan Mayor CPM Soenarya, yang kemudian terbukti sebagai simpatisan PKI.

Saat menjadi Panglima Teritorium IV Diponegoro menggantikan Kolonel M Bachrum pada 1957, tudingan tak sedap tertuju kepada Soeharto. Ia dituding melakukan korupsi.

Probosutedjo mengakui Soeharto menjual besi-besi tua dari aset tentara yang sudah terbengkalai. Tapi uang hasil penjualan besi-besi tua itu bukan untuk kepentingan pribadi.

“Uangnya digunakan untuk meningkatkan ekonomi anak buahnya, terutama yang berpangkat rendah,” kata Probosutedjo dalam buku ‘Dari Pak Harto untuk Indonesia’.

Selama di Bandung, dia melanjutkan, sang kakak belajar bersama Jenderal Sutojo Siswomihardjo, yang kemudian menjadi salah satu korban Gerakan 30 September 1965. Di Seskoad, Soeharto banyak mempelajari teori strategi militer yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

Dari situ karier militer Soeharto justru kian moncer. Pada 1 Januari 1960, dia dipromosikan menjadi brigadir jenderal dan menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Darat 11 bulan kemudian. Pada tahun itu pula dia dipercaya mengadakan hubungan dengan para atase militer di Beograd, Paris, dan Bonn.

“Pada lawatan itu ada cerita bahwa Pak Harto sempat kehilangan topi,” kata Probosutedjo.
(jat/erd)

Advertisements

Kader Golkar minta KPK kejar pimpinan dan anggota DPR di kasus e-KTP

Senin, 13 Maret 2017 09:32 WIB | 650 Views
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Kader Golkar minta KPK kejar pimpinan dan anggota DPR di kasus e-KTP
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jabodetabek dan Banten menggelar aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Dalam aksinya BEM mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus megakorupsi pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah nama besar serta menolak Revisi UU KPK oleh DPR karena dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta (ANTARA News) – Kader muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta KPK tidak mundur atau surut dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan KTP elektronik yang diduga melibatkan nama-nama besar.

“Saya kira KPK tidak perlu mundur dan surut, terhadap bantahan yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota DPR yang disebut-sebut namanya di dalam dakwaan yang dibacakan JPU terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik,” kata Doli Kurnia di Jakarta, Senin.

Doli menekankan KPK yang selama ini diberikan kewenangan yang cukup besar, telah mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi.

Dia menilai hampir tidak adanya oknum yang lolos dari jeratan KPK sejauh ini, menunjukkan bahwa penetapan seseorang yang dinyatakan terlibat di dalam sebuah kasus korupsi telah melalui proses pembuktian yang sangat akurat dan kuat.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK sesungguhnya telah mendapatkan dukungan dan tempat di hati masyarakat.

“Justru dengan berhadapan secara terbuka dengan nama-nama besar seperti yang telah disebutkan itu, ini kesempatan bagi KPK untuk naik kelas ke level yang lebih tinggi mendapatkan kepercayaan yang lebih luas lagi dari rakyat,” ujar dia.

Menurut Doli, inilah kesempatan KPK untuk menunjukkan keberadaannya bukan sebagai alat dari kekuasaan dan bebas dari intervensi kekuatan politik.

“Apalagi Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa skandal KTP elektronik ini harus diselesaikan secara tuntas, sekalipun dari nama yang disebut-sebut itu ada juga yang disinyalir sangat dekat dengan Presiden,” kata Doli.

Dia meyakini publik pasti menunggu keberanian dan kemampuan KPK untuk menuntaskan mega skandal korupsi KTP elektronik, termasuk mega skandal lainnya seperti Century dan BLBI.

“Kita semua dukung KPK untuk bekerja independen, transparan, dan profesional demi Indonesia yang bersih dan bebas korupsi,” ujar dia.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2017

sumber :http://www.antaranews.com/berita/617661/kader-golkar-minta-kpk-kejar-pimpinan-dan-anggota-dpr-di-kasus-e-ktp